Buton, Kilasbalik.id – Polemik mengenai dugaan pungutan berkedok sumbangan untuk pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, terus menuai perhatian publik. Informasi yang pertama kali ramai diperbincangkan melalui unggahan akun Facebook Info_Buton Raya memunculkan beragam respons dari masyarakat. Di satu sisi, terdapat guru dan ASN yang mengaku keberatan karena merasa dibebani dengan penetapan nominal sumbangan. Di sisi lain, sejumlah warganet menilai kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam forum musyawarah.
Berdasarkan dokumen hasil rapat yang beredar, Pemerintah Kecamatan Lasalimu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) menyepakati sumber pendanaan kegiatan HUT RI ke-81 berasal dari sumbangan ASN, PPPK, perangkat desa, BPD, kepala OPD, hingga kalangan pengusaha dengan besaran nominal yang telah ditentukan sesuai golongan. Penagihan sumbangan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga 10 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut mendapat kritik dari sejumlah guru dan ASN yang menilai penetapan nominal membuat sumbangan kehilangan sifat sukarela. Mereka mengaku keberatan karena kondisi ekonomi yang masih berat, termasuk adanya persoalan keterlambatan pembayaran sejumlah hak pegawai dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga.
Di tengah polemik itu, akun Facebook Sitti Marlina memberikan pembelaan terhadap Pemerintah Kecamatan Lasalimu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI bukanlah kebijakan baru, melainkan telah berlangsung sejak sebelum Camat saat ini menjabat dan hanya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
“Sebelum kami datang di Lasalimu, kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan. Terhenti karena corona. Setelah corona selesai, semua unsur meminta agar lomba-lomba kembali dilaksanakan. Karena tidak ada dana di kecamatan, camat mengundang seluruh stakeholder untuk bermusyawarah. Di forum itulah diputuskan bersama, bukan keinginan sendiri,” tulis Sitti Marlina.
Ia juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, para peserta rapat menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan membutuhkan dukungan bersama karena keterbatasan anggaran pemerintah di tingkat kecamatan.
“Sebenarnya, jujur saja melaksanakan kegiatan begini capek. Tapi karena permintaan forum, kami hanya ingin mengisi kemerdekaan. Kita tidak berjuang lagi dengan bambu runcing, sekarang kita mengikhlaskan sebagian rezeki berdasarkan hasil keputusan bersama,” lanjutnya.
Menanggapi kritik mengenai kondisi ekonomi ASN, Sitti Marlina juga berpendapat bahwa efisiensi anggaran tidak memengaruhi pembayaran gaji pegawai.
“Berbicara efisiensi, gaji tidak mengalami efisiensi. Semua gaji diterima utuh,” tulisnya.
Dalam komentarnya, Sitti Marlina juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kecamatan Lasalimu selama beberapa tahun terakhir. Ia menilai berbagai pembangunan fisik maupun prestasi yang diraih menjadi bukti adanya kemajuan di wilayah tersebut.
“Saya melihat justru Lasalimu maju dan dikenal di luar sana karena kinerja camat ini. Dulu adakah pagar di Lasalimu? Sekarang sudah empat tahun berjalan, setiap tahun Lasalimu juara keindahan dan kebersihan tingkat kabupaten. Artinya Lasalimu ada kemajuan. Kasihan orang-orang yang hatinya tertutup untuk melihat kebenaran dan kemajuan,” tulisnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan akun Facebook Barlesta Fishing yang menilai beban pembiayaan kegiatan pemerintah selama ini terlalu sering dialihkan kepada guru dan ASN.
“Benar juga, giliran sumbangan seperti ini justru guru dan ASN yang dibebankan. Tapi ketika ada masalah yang dihadapi PNS, PPPK maupun ASN paruh waktu, pihak kecamatan tidak ada yang peduli. Setiap ada pencarian dana, selalu guru dan ASN yang menjadi solusi. Dari pemerintah pusat sampai tingkat desa, ASN seolah menjadi sapi perah dan terus dinormalisasi setiap tahunnya.”
Barlesta Fishing juga mempertanyakan pola pembiayaan kegiatan yang menurutnya selalu mengandalkan kontribusi aparatur sipil negara, padahal peringatan HUT RI merupakan agenda rutin yang seharusnya telah dipersiapkan melalui mekanisme perencanaan anggaran.
“Ini kan kepentingan umum. Giliran Hari Guru, pemerintah kecamatan seolah tutup mata dan tutup telinga. Inilah bentuk pungli yang dibungkus dengan legalitas musyawarah. Pemerintah seharusnya memiliki solusi berupa dana cadangan atau dana persiapan untuk agenda tahunan seperti ini. Salam akal sehat,” tulis akun tersebut.
Komentar tersebut kemudian dibalas kembali oleh akun Sitti Marlina yang membantah anggapan bahwa Pemerintah Kecamatan Lasalimu tidak memberikan perhatian kepada tenaga PPPK.
“Siapa bilang pihak kecamatan tidak peduli dengan PPPK? Coba dicek kecamatan mana yang ada PPPK-nya kalau bukan Kecamatan Lasalimu. Coba cek kecamatan lain, adakah yang lolos PPPK-nya. Jangan asal ngomong saja,” balas Sitti Marlina.
Perdebatan di kolom komentar pun semakin berkembang. Sebagian warganet menilai Pemerintah Kecamatan Lasalimu telah berupaya memperjuangkan kepentingan tenaga PPPK dan pembangunan daerah, sementara sebagian lainnya tetap mempersoalkan mekanisme penetapan nominal sumbangan yang dinilai membebani ASN dan berpotensi menghilangkan sifat sukarela.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kecamatan Lasalimu terkait kritik yang berkembang di media sosial, termasuk mengenai dasar penetapan nominal sumbangan serta tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan sejumlah guru, ASN, dan masyarakat. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Kecamatan Lasalimu maupun pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
