WAKATOBI, Kilasbalik.id – Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik yang lebih profesional dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Wangi-Wangi dan Tomia.
Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Daerah dalam rangka Pembentukan Kelembagaan UPTD SPALD Wangi-Wangi dan Tomia yang digelar pada Rabu, 30 September 2026.
Workshop tersebut dilaksanakan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara bersama Direktorat Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum RI, sebagai bagian dari pendampingan pemerintah daerah dalam menyiapkan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Wakatobi.
Bupati Wakatobi H. Haliana menegaskan, pembentukan UPTD SPALD harus diarahkan pada terwujudnya unit pelayanan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek kelembagaan.
“UPTD SPALD ini jangan hanya menjadi struktur administratif. Kita ingin kelembagaan yang terbentuk benar-benar aktif, profesional dan responsif dalam memberikan pelayanan sanitasi kepada masyarakat,” tegas Haliana.
Menurutnya, keberadaan UPTD SPALD harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, standar operasional prosedur (SOP), sarana dan prasarana, serta sistem operasional dan pemeliharaan yang jelas.
“Yang kita bangun bukan hanya kelembagaannya, tetapi juga sistem kerjanya. Harus ada SDM yang siap, SOP yang jelas, sarana yang memadai dan pola operasional yang berkelanjutan sehingga pelayanan dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Penguatan pengelolaan air limbah domestik dinilai penting untuk mendukung kualitas lingkungan sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar pengelolaan sanitasi dilakukan secara tertata dari sisi kelembagaan hingga pelayanan di lapangan.
Pembentukan UPTD SPALD Wangi-Wangi dan Tomia diharapkan menjadi fondasi bagi pengelolaan air limbah domestik yang lebih terintegrasi. Kehadiran unit tersebut juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih dekat, terukur dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi berkomitmen melanjutkan penguatan kelembagaan tersebut agar pelayanan sanitasi tidak berhenti pada pembentukan struktur, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UPTD ini adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin pelayanan sanitasi di Wakatobi semakin tertata, profesional dan berkelanjutan,” Tutup Haliana.
