Baubau, Kilasbalik.id —Mahasiswa bersama jajaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 823/Raja Wakaaka (Yonif TP 823/RW) dan Kodim 1413/Buton menggelar dialog terbuka sebagai wujud komitmen bersama dalam mengawal proses penyelidikan dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (29/12/2025).
Dialog yang berlangsung di Kota Baubau tersebut digelar secara terbuka dan konstruktif, dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan keadilan. Mahasiswa menegaskan peran mereka sebagai kontrol sosial yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan proses hukum berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi, terutama ketika melibatkan aparat negara.
Dalam forum tersebut, pihak Yonif TP 823/RW dan Kodim 1413/Buton menyampaikan komitmen institusional untuk mendukung sepenuhnya proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. TNI menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh oknum prajurit serta meneguhkan komitmen terhadap profesionalisme dan akuntabilitas.
“TNI berkomitmen menghormati dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang sedang berjalan sesuai ketentuan hukum. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh oknum prajurit, dan setiap tindakan akan diproses secara transparan, profesional, serta bertanggung jawab,” tegas perwakilan TNI dalam dialog tersebut.
Perwakilan mahasiswa, Masfandi, mengapresiasi keterbukaan dan kesediaan TNI untuk berdialog secara langsung dengan mahasiswa. Namun demikian, ia menekankan pentingnya konsistensi komitmen tersebut hingga seluruh proses hukum benar-benar tuntas.
“Komitmen ini harus dibuktikan sampai akhir proses hukum. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberikan demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Masfandi.
Dialog tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat sinergi antara mahasiswa dan aparat negara, serta memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Sebagai penutup, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkembangan penyelidikan secara berkelanjutan, serta menyuarakan kepentingan publik hingga keadilan benar-benar ditegakkan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Buton.
